PENCURIAN HAK MILIK INTELEKTUAL

     PENCURIAN HAK MILIK INTELEKTUAL

    A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

    Secara historis, peraturan undang-undang di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang- undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. 

    Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection Karya Literat dan Artistik sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 

    Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan peraturan-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang bertentangan dengan pemerintah Indonesia. 

    Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta),namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. JS 5/41/4, yang membiayai pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. JG 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan permintaan paten luar negeri.

    B. LITERATUR TEORI

    Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Tetapi Pengertian Sistem Informasi Secara umum merupakan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi informasi- informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. SISKO mampu memberikan kemudahan pihak pengelola menjalankan kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas dalam berbagai bidang. 

    Proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dasar yang muncul dan dikenal sebagai Informatika Masyarakat. Masyarakat informatika melibatkan diri lebih dari sekedar pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya, tetapi ikut dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi keuntungan masyarakat lokal. Masyarakat informatika tidak hanya menghadapkan teknologi, tetapi juga gagasan sosial yang dikenal sebagai modal sosial. Masyarakat informatika juga memperkenalkan dimensi baru ke dalam konsep pembagian masyarakat berdasarkan modal budaya dan kelas sosial yang menstratifikasi masyarakat.

    Michael Gurstein, (Gurstein, 2000), mendeskripsikan komunitas informasi

    dengan cara berikut:

    1. Komunitas Informatika adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan proses masyarakat dan pencapaian tujuan masyarakat yang mencakup pembagian digital di dalam maupun antar masyarakat. 
    2. Komunitas informatika muncul sebagai kerangka untuk mendekati Sistem Informasi secara sistematis dari perspektif masyarakat dan sejajar dengan Sistem Informasi Manajemen dalam pengembangan strategi dan teknik untuk manajemen penggunaan dan aplikasi sistem informasi masyarakat. Masyarakat informatika mengatasi hubungan antara teori akademik dan penelitian, masalah kebijakan dan pragmatis yang timbul dari puluhan ribu “Jaringan Masyarakat”, “Pusat Teknologi Masyarakat”, Telecentre, Pusat Komunikasi Masyarakat, dan Telecottage yang saat ini berada secara global. Sebagai satu bidang akademik, masyarakat informatika mengambil sumber daya dan partisipan dari serangkaian latar belakang, termasuk Ilmu Komputer, Manajemen, Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Perencanaan, Sosiologi, Pendidikan, Kebijakan Sosial, dan penelitian Pedesaan, Regional, dan Pembangunan. Sebagai suatu praktik, masyarakat informatika merupakan kepentingan bagi mereka yang perhatian dengan Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Lokal di Negara Berkembang maupun Maju dan memiliki hubungan dekat dengan mereka yang bekerja di bidang-bidang seperti Pembangunan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Informatika Kesehatan Berbasis Masyarakat, Pendidikan Dewasa dan Lanjutan.
    3. Komunitas informatika adalah bagian dari struktur masyarakat di dunia yang muncul dan memiliki peran di sejumlah tingkat fundamental dalam masyarakat yang berkembang.

    Masyarakat informatika dapat di deskripsikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk praktik masyarakat, yang didefinisikan oleh Glen (1993) sebagai Penyampaian Layanan Masyarakat, dan Tindakan Masyarakat. Khususnya, Praktik Masyarakat semakin dianggap fundamental untuk masalah-masalah sosial karena masyarakat di suatu tempat menghadapi dunia perdagangan modern yang kurang menjadi subyek negara/ bangsa. Komunikasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan kesehjateraan masyarakat secara geografis sepanjang sejarah. Informatika Masyarakat adalah sebuah fenomena terkini pada masyarakat jaringan modern, dapat dilacak pada pemrakarsa komunikasi masyarakat akhir 1980 sampai awal 1990.

    Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

    Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights. Hak Kekayaan Intelektual yaitu suatu kreasi yang dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia. Untuk menghasilkan suatu karya intelektual tentu membutuhkan ide, waktu, tenaga, serta biaya yang besar.

    Dalam rangka untuk mengakui serta menghargai para kreator dalam hal ini para pencipta, pendesain, dan inventor, negara membentuk regulasi untuk melindungi setiap karya yang dihasilkan. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi para penemu/pencipta dan pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk para penemu/pencipta/pendesain maupun untuk negara. 

    Bagi para penemu/pencipta/pendesain, perlindungan hukum yang memadai terhadap karya intelektual yang dihasilkan dapat menumbuh semangat untuk berkreasi lebih giat lagi, sedangkan bagi negara dengan adanya perlindungan hukum yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara tersebut karena perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan. 

    Adapun objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. 

    Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

    1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. 
    2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual. 
    3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

    Hubungan HaKI Dengan Teknologi Informasi

    Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya / kreatifitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HAKI tentang perangkat lunak. Di Indonesia, HAKI perangkat lunak (HAKI PL) termasuk kategori hak cipta (copyright).

    Berdasarkan ketentuan penggunaannya, perangkat lunak dapat dibagibmenjadi delapan kategori berikut:

    1. Perangkat Lunak Komersil

    Perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersil atau memperoleh keuntungan. Sebagian Perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak bepemilik. Apabila menggunakan perangkat jenis tersebut, Anda harus membayar lisensinya. Di Indonesia, penggunaan perangkat lunak komersil sangat banyak. Meskipun begitu, kebanyakan pengguna menggunakan perangkat lunak yang tidak asli. Jumlah pengguna perangkat lunak palsu (bajakan) di Indonesia lebih dari 60%. Pada umumnya, pembajakan tersebut dilakukan akibat tingginya harga perangkat lunak.

    Beberapa perangkat lunak kategori close software yaitu:

    • operating system ( contoh Microsoft Windows), 
    • bahasa pemrograman, contohnya Visual Basic, ASP, dan Pascal, 
    • web browser, contohnya Internet Explorer dari Microsoft, 
    • aplikasi grafis, contohnya CorelDraw dan Photoshop, 
    • aplikasi perkantoran, contohnya MS Office, 
    • antivirus, contohnya McAfee dan Norton Antivirus, 
    • permainan atau game, contohnya FIFA 2006, Spiderman, dan Winning Eleven. 

    2. Perangkat Lunak Berpemilik

    Perangkat lunak kategori berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semibebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapat izin pemiliknya. 

    3. Perangkat Lunak Semibebas

    Perangkat lunak semibebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu misalnya untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum tentu diizinkan. 

    4. Public Domain

    Perangkat lunak public domain merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktu hak ciptanya (kadaluwarsa). 

    5. Freeware

    Batasan perangkat lunak freeware sampai saat ini belum begitu jelas. Hanya secara umum, sifat perangkat lunak tersebut dapat didistribusikan dengan bebas tetapi tanpa pemodifikasian. Selain itu kode program perangkat lunak kategori tersebut tidak tersedia. 

    6. Shareware

    Perangkat lunak kategori shareware dapat didistribusikan secara bebas. Akan tetapi, apabila digunakan secara terus-menerus, pengguna harus mendapat lisensi (membayar). Pada praktiknya, ada penggunatidak membayar lisensi dan tidak peduli terhadap lisensi yang ada pada ketentuan perangkat lunak tersebut. 

    7. General public license (GPL)

    GPL merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk melakukan copy left (kebalikan copyright). GPL memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan dengan syarat jika memodifikasi dan membuat turunannya harus mempunyai lisensi yang sama. Hal ini dikarenakan meskipun bersifat bebas, GPL mempunyai lisensi. 

    8. Opensource

    Perangkat lunak kategori opensource atau sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya (source code) dapat diketahui orang lain. Sebenarnya opensource merupakan nama dagang untuk free software. Tujuan free software adalah untuk memberi masyarakat perangkat lunak gratis. Open source dan free software merupakan istilah yang sama. Istilah tersebut muncul pada tahun 1998.

    Berikut beberapa perangkat lunak yang masuk kategori open source atau free software :

    1. Operating system atau sistem operasi, contohnya LINUX atau GNU/LINUX, FreeBSD, dan GNUBSD. 
    2. Bahasa pemrograman, contohnya GNU C/C++, Perl, Phyton, dan Tcl. 
    3. Sistem Window, contohnya X window dan Xfree86. 
    4. Web browser, contohnya Mozilla Firefox, Opera, dan Netscape. 
    5. Desktop, contohnya GNOME, KDE, GNUStepXfee, dan IGOS. 
    6. Aplikasi, contohnya ABIword, dan GNU Image Manipulation. 
    7. Aplikasi perkantoran, contohnya OpenOffice dan Koffice. 
    8. Server, contohnya Samba, Apache, PhP, Zope, 
    9. Database seperti MySQL, dan PostgreSQL
    Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. 

    Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat :

    1. Kebutuhan akan Budaya Etika

    Opini yang dipegang luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Misalnya pengaruh seorang CEO sangat mempengaruhi kepribadia dari perusahaannya. Sehingga CEO yang memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Jika perusahaan di tuntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut budaya etika.

    2. Bagaimana Budaya Etika Diterapkan

    Tugas manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikany merasuk ke seluruh organisasi, dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. 

    Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui tiga tingkat yaitu :

    1. Kredo Perusahaan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu-individu dan organisasi, baik dalam dan diluar perusahaan, akan nilai-nilai yang dianut perusahaan tersebut. 
    2. Program Etika. Program etika dalah upaya yang terdiri atas berbagai desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk karyawan baru. Contoh lain dari program etika adalah audit etika. 
    3. Kode Perusahaan yang Disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etiknya. Terkadang kode - kode etik ini merupakan adaptasi dari kode etik untuk industry atau profesi tertentu. 

    3. Meletakkan Kredo, Prigram, dan Kode pada Tempatnya

    Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan.

    Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

    Perlindungan dalam hal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasar pada prinsip sebagai berikut:

    1. Prinsip Keadilan

    Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. 

    2. Prinsip Ekonomi

    Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif yang berasal dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. 

    3. Prinsip Kebudayaan

    Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 

    4. Prinsip Sosial

    Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan.

    Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

    Dalam penetapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

    Dimana dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing the World Trade Organization (WTO).
    2. Undang-Undang nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.
    3. Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.
    4. Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek.
    5. Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
    6. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang pengesahan Paris Convention Establishing for the Protection of Industrial Property Organization. 
    7. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. 
    8. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protaction of Literary and Artistic Works. 
    9. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang pengesahan WIPO Copyrights Treaty.30

    Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dilaksanakan. Untuk itu, setiap individu, kelompok atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran - pemikiran kreatif mereka yaitu atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan cara mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. 

    Dalam hal ini pihak yang melaksanakan tersebut merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

    Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

    Pada dasarnya, kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bukan pada barangnya melainkan hasil dari kemampuan intelektualnya, yaitu berupa ide. Menurut WR. Cornish, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi. 

    Sehingga dapat dipahami bahwa, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Adapun objek utama dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualitas manusia. 

    Secara garis besar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi dalam dua bagian, yaitu adalah sebagai berikut:

    1. Hak Cipta (copyright)

    1. Pengertian Hak Cipta (copyright)

    Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran/keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan pedoman pada UU No 19 tahun 2002, disebutkan bahwa yang menjadi objek hak cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (scientific, literaty and artistic works). 

    Pada awalnya, UU hak cipta yang pertama hanya bertujuan mencegah orang membuat salinan untuk suatu karya cetak. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu pemilik hak cipta tidak saja dapat mencegah orang lain menerbitkan salinan utuh suatu karya cipta tetapi juga dapat mencegah orang membuat tiruan atau adaptasinya. 

    2. Pemegang Hak Cipta

    Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyrights). Adapun istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:

    1. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta. 
    2. Orang yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. 
    3. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta, atau Ahli waris dari pencipta. 

    Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta telah mengalihkan semua hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai pemegang hak cipta. Yang tertinggal hanyalah moral rights atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya.

    2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

    1. Hak Paten (patent)

    Hak paten adalah hak khusus (eksklusif) yang diberikan negara pada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. 

    Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya (alam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, atau disewakan produk yang diberi paten (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, seperti pada paten produk.

    Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (invention), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. 

    2. Hak Merk (trandemerk)

    Merk merupakan lambang identitas bisnis, bahkan dengan merk itulah produk atau pelayanan dapat dikenal, identitas produk atau jasa dapat mencerminkan jati diri dan karakter perusahaan, pemilik dan prosedurnya. Merk merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. 

    Oleh karenanya masalah merk perlu diatur dalam suatu undang- undang yang khusus mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk yang menggantikan undang- undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

    3. Desain Industri (Industrial Design)

    Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis satu warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi, menghasilkan produk atau komoditi industri, dan mempunyai nilai estetika. Adapun penekanan perlindungan desain industri bukan pada fungsi desain tersebut. 

    Menurut Rancangan Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000, suatu Desain Industri mendapat perlindungan hukum apabila:

    1. Terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. 
    2. Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya itu baru (new). 
    3. Desain Industri dianggap baru apabila belum pernah diumumkan atau telah pernah digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan diajukan dengan prioritas.
    4. Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan hukum apabila Desain Industri itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. 

    Hak atas Desain Industri menurut Rancangan Undang- Undang Desain Industri Tahun 2000 timbul karena proses pendaftaran, namun demikian hal itu dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang mampu membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya. 

    4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-Out Designs (topographies) of Integrated)

    Pada dasarnya Indonesia belum memiliki aturan hukum yang mengatur Tata Letak Sirkuit Terpadu, namun sejak tahun 2000 Indonesia sudah menyimpan Rancangan Undang-Undang mengenai Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    Menurut pasal 1 Rancangan Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu (RUU DTLST). Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, di dalamnya terdapat berbagai komponen dan satu dari komponen tersebut adalah komponen aktif, sebagian atau seluruhnya berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 

    Sedangkan desain tata letak adalah karya intelektual berupa rancangan tiga dimensi dari berbagai komponen yang salah satunya merupakan komponen aktif, sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 

    Desain yang mendapat perlindungan adalah desain orisinil, mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam kegiatan atau suatu proses produksi. Suatu karya desain dapat dianggap orisinil apabila karya tersebut merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang bersifat umum bagi para pendesain yang ahli dalam bidang tersebut. 

    Adapun pihak yang menerima hak dari pendesain adalah orang- orang yang berhak menerima Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu. Mereka berhak menggunakan hasil desainnya untuk tujuan komersil. 

    5. Rahasia Dagang (Trade Secret)

    Yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 

    Dalam UU Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

    Legalitas Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

    Legalitas atau keabsahan dari Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang segala sesuatu yang termuat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Yaitu yang bersifat nasional, berbagai International Convention, serta perjanjian bilateral. 

    Diantara undang-undang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

    1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama. 
    2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. 
    3. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
    4. Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
    5. Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Adapun urgensi perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Kewajiban dalam rangka TRIPs Agreement, tekanan dari negara-negara maju, perlindungan terhadap karya-karya intelektual melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya, serta perlindungan terhadap konsumen.

    Sanksi hukum pelanggaran HAKI dalam Teknologi Informasi :

    1. Pasal 27 UU ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. 
    2. Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
    3. Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana 45(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam .pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). 
    4. Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 
    5. Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya
    6. Pasal l34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. 
    7. Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah- olah data yang otentik (Phising=penipuan situs).

    Faktor Penyebab Pelanggaran Haki

    Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah terkait penegakkan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Fasilitas kurang memadai, petugas untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual masih minim, serta substantif undang-undang yang lema. 

    Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual semakin meningkat signifikan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pembajakan, penggunaan Hak Kekayaan Intelektual secara tanpa hak, serta kasus-kasus serupa lainnya. Hal ini tentu sangat rugi baik bagi pendesain/pencipta, invetor maupun bagi negara.

    Bagi pendesain/pencipta/inventor apabila suatu karyanya dibajak atau digunakan oleh orang lain secara tanpa hak, maka secara komersial sangat rugi karena kehilangan keuntungan dari karya yang dihasilkannya. 

    Sedangkan bagi negara tidak mendapatkan pemasukan dari karya yang dibajak atau ditiru, atau digunakan secara tanpa hak. Hal ini karena karya tersebut tidak diatur oleh Undang-Undang, sehingga pajaknya tidak dapat diambil oleh negara. Dengan demikian, negara rugi besar ketika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. 

    Mengingat hak kekayaan intelektual merupakan salah satu sektor unggul apabila dilihat dari aspek ekonomis. Ribuan karya intelektual yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Solusi Negara perlu menunjang fasilitas yang memadai dalam penegakkan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. 

    Fasilitas seperti, alat-alat yang mampu mendeteksi pembajakan, petugas yang menegakkan hukum tersebut harus memadai, serta substantif undang-undang harus dirubah. Hal ini merupakan dalam rangka untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. 

    Aparat dalam menegakan hukum hak kekayaan intelektual harus maksimal. Yang ditindak adalah para pengusaha besar yang melakukan produksi bajakan, sehinggga otomatis pedagang kecil ke bawah juga akan mentaati terhadap hukum hak kekayaan intelektual. Apabila dari segi penegakan hukum telah berhasil, maka akhirnya sektor hak kekayaan intelektual mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian Indonesia.

    C. STUDY KASUS

    contoh kasus pelanggaran HaKI dalam Teknologi Informasi :

    Perusahaan telekomunikasi Inggris, BT, menggugat Google di Amerika Serikat karena dianggap telah mencuri enam paten miliknya. Gugatan BT terpusat pada teknologi yang antara lain menjadi inti dari sistem Android milik Google maupun situs pencarian. "BT mengukuhkan telah menempuh prosedur hukum melawan Google dengan menyerahkan gugatan kepada Pengadilan Distrik Delaware karena pencurian paten,".

    "Hal ini untuk melindungi investasi BT dalam hak kekayaan intelektual dan inovasinya. Gugatan ini penuh pertimbangan dan kami yakin ada kasus pencurian paten yang kuat." Langkah yang ditempuh BT memperpanjang serangan atas Android setelah gugatan hukum yang dilancarkan Apple, Microsoft, Oracle, dan beberapa perusahaan lain. 

    BT mengatakan dalam waktu dua dekade belakangan, mereka melakukan investasi besar dalam bidang teknologi telepon genggam serta layanan terkait. Hingga saat ini BT mengaku memiliki 5.600 paten maupun yang sedang dalam pengajuan hak paten. Dan beberapa paten, menurut BT, telah diambil oleh mesin pencari Google, sistem Android, situs jejaring sosial Google+, buku internet, peta, Gmail, sistem manajemen iklan Doubleclick maupun program pendaftaran iklan Adwords, dan layanan lainnya. 

    Salah satu contoh pencurian paten yang dimaksud BT adalah kemampuan Android untuk mengunduh musik jika sebuah telepon pintar terhubung dengan jaringan internet tanpa kabel -atau wi-fi- namun mencegah pengunduhan musik jika hanya terhubungkan melalui 3G. Contoh lainnya adalah kemampuan peta Google untuk memberi informasi yang berbeda sesuai dengan level pembesaran (zoom) yang berbeda pula. 

    Google sudah mengeluarkan pernyataan untuk menghadapi gugatan yang diajukan BT. “Kami yakin gugatan ini tidak akan membawa hasil dan kami akan mempertahankan dengan penuh semangat," kata seorang juru bicara Google. Para ahli hukum mengatakan perluasan pesat layanan Google dengan menggunakan beragam teknologi membuat gugatan-gugatan hukum atas paten menjadi tidak bisa dihindari”. 

    “Ada uang yang banyak dan pasar yang besar dalam layanan telepon genggam dan ada pertarungan besar untuk merebut pangsa pasar," kata Vicki Salmon, Ketua Institut aksa Paten Tercatat di Inggris kepada BBC”. Dalam situasi itu, BT mungkin sudah memberikan lisensi teknologinya kepada beberapa pihak namun belum mendapatkan royalti yang diinginkan. 

    Jadi ada banyak pertarungan di sini tentang siapa yang mendapat pangsa pasar," tambahnya. BT tidak bersedia mengukuhkan pihak-pihak yang sudah mendapat lisensi teknologi telepon genggam mereka selain menegaskan memang pernah menjual beberapa paten kepada pihak ketiga. Seorang konsultan teknologi, Florian Mueller, dalam blognya sudah mengangkat berita bahwa gugatan Apple atas HTC - perusahaan Taiwan yang memproduksi telepon genggam yang menggunakan Android- lima bulan lalu didasarkan pada paten 'komputer genggam' yang mereka beli dari BT pada tahun 2008. BT juga tidak bisa memastikan apakah akan melakukan gugatan hukum yang sama di pengadilan Eropa. 

    Menurut Vicki Salmon, BT mungkin masih menunggu keputusan di Amerika Serikat. "Jika Anda mengupayakan penjuakan produk, kadang Anda membutuhkan untuk pergi dari satu negara ke negara lain dan menutup setiap penjualan, namun jika Anda bisa memukul di pangkalan produksi anda tidak usah harus menggugat di tiap negara," jelasnya. Di masa lalu, gugatan hukum BT sehubungan dengan patennya tidak terlalu berhasil. 

    Tahun 2002, pengadilan di Amerika Serikat menolak gugatan hukum atas Prodigy Communications, yang menurut BT mengambil paten dalam hyperlinks internet. Di sisi lain pengambilalihan Motorola Mobility oleh Google akan membuat kasusnya semakin sulit karena akan membuat Google memiliki lebih dari 17.000 paten milik Motorola. Dengan demikian terbuka pula kemungkinan gugatan balik dari Google jika bisa menemukan bahwa BT mengambil hak paten milik Motorola.

    D. KESIMPULAN

    Dilihat dari contoh kasus diatas maka dapt ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya- karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dari sudut pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. 

    Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai HaKI terlihat bahwa di negara barat (western) penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian ditejemahkan dalam perundang-undangan. HaKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersialkannya kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. 

    Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya / kreatifitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas.Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HAKI tentang perangkat lunak. Di Indonesia, HAKI perangkat lunak (HAKI PL) termasuk kategori hak cipta (copyright)

    Perlindungan dalam hal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasar pada prinsip sebagai berikut:

    1. Prinsip Keadilan
    2. Prinsip Ekonomi
    3. Prinsip Kebudayaan
    4. Prinsip Sosial

    Secara garis besar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi dalam dua bagian, yaitu adalah sebagai berikut:

    1. Hak Cipta (copyright)

    Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yangndianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyrights). Adapun istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:

    1. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta.
    2. Orang yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.
    3. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta, atau Ahli waris dari pencipta.

    Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta telah mengalihkan semua hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai pemegang hak cipta. Yang tertinggal hanyalah moral rights atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya.

    2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

    1. Hak Paten (patent)
    2. Hak Merk (trandemerk)
    3. Desain Industri (Industrial Design)
    4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-Out Designs (topographies) of Integrated)
    5. Rahasia Dagang (Trade Secret)

    Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah terkait penegakkan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Fasilitas kurang memadai, petugas untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual masih minim, serta substantif undang-undang yang lema. Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual semakin meningkat signifikan.

    Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pembajakan, penggunaan Hak Kekayaan Intelektual secara tanpa hak, serta kasus-kasus serupa lainnya. Hal ini tentu sangat rugi baik bagi pendesain/pencipta, invetor maupun bagi negara. Dengan demikian, negara rugi besar ketika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. 

    Mengingat hak kekayaan intelektual merupakan salah satu sektor unggul apabila dilihat dari aspek ekonomis. Ribuan karya intelektual yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.


    Reviewer ; Ir. Ardijan Handijono, M.M.Si NIDN : 0415096605

    Referensi:

    Muhammad Djumhana R. Djubaidillah. Hak Milik Intelektual: Sejarah,,Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999.

    Paul Goldstein. Hak Cipya: Dahulu, Kini dan Esok. diterjemahkan oleh Masri Maris. dari judul asli Copyright’s Hihway, From Gutenberg to the Celestail Jukebox. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996. 

    Santono Budi. Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009.

    A. S. Putra And O. M. Febriani, “Knowledge Management Online Application In Pdam Lampung Province,” In Prosiding International Conference On Information Technology And Business (Icitb), 2018, Pp. 181–187.

    Joost Smiers & Marieke Van Schijndel. 2012. Dunia Tanpa Hak Cipta. INSISTpress: Sleman.


    LihatTutupKomentar